Swaragapura
Balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana (Diklat KKB) harus menghadirkan soslusi atas sejumlah masalah kependudukan serta mampu beradaptasi dengan perubahan nomenklatur kelembagaan pemerintah nonkementerian menjadi kementerian
Hal itu diungkapkan Sekertaris Kementerian kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) Budi Setyono saat memberikan arahan kepada pengelola Balai Diklat KKB se-Indonesia di Balai Diklat KKB Garut. Jum’at (16/5)
Sejumlah masalah kependudukan lanjut Budi muncuk sebagai akibat pemerintah tidak pernah menghitung secara kalkulatif kapasitas yang ada disuatu daerah dan implikasinya. Menurutnya selama tidak ada yang menghitung secara detail kapasitas daerah terhadap jumlah penduduk maka yang terjadi adalah situasi yang tidak terkontrol
“ Jumlah penduduk tidak terkontrol berakibat pada pengalihan pungsi lahan atau tanah seperti tanah sawah jadi rumah, tempat wisata dan pabrik. hal itu akan berdampak negative pada penampungan dan resapan air” ujarnya
“ Olah karena itu keberadaan Kementerian kependudukan menjadi strategis. Jika sebelumnya BKKBN hanya berorientasi pada pengendalian penduduk dan KB kini meluas menangani masalah kependudukan “ tambah Budi
Budi berharap Balai Diklat KKB harus mampu meningkatkan skill petugas lini lapangan atau bahkan seluruh pegawai. Balai Diklat harus memilki kemapuan dan kapasitas untuk menjadikan lini lapangan sebagai pendaping, konsultan, instruktur, atau role model yang bisa ditanya oleh masyarakt dan pemerintah daerah.
“ Tenaga lini lapangan harus mulai di training tentang pendidikan dan perencanaan pembangunan berbasis perpendudukan. “ ujarnya
“ Pendidikan atau pelatihan juga tidak hanya diberikan kepada petugas atau pejabat tetapi juga harus diberikan kepada kepala Desa, mahasiswa, Dosen termasuk wartawan” pungkas Budi
