Swaragapura
Sebanyak 1500 Petugas lini lapangan dan fasilitator pembinaan perkawinan (Binwin) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengikuti training of trainer (TOT) yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat selama dua hari dari tanggal 10 s/d 11 Juli 2025 secara virtual. Sabtu (12/7)
Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti mengatakan Jawa Barat merupakan wilayah dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia yaitu sebanyak 50,3 juta jiwa atau 17,82 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Tingginya jumlah penduduk turut menyumbang pada berbagai permasalah keluarga misalnya tingginya angka perceraian
“Tingginya penduduk Jawa Barat tampaknya berbanding lurus dengan tingginya masalah yang dihadapi keluarga keluarga Jawa Barat. maka dari itu perlu membangun ketahanan keluarga salah satunya melalui sekolah pranikah” ungkap Siska saat membuka TOT secara virtual
Siska menuturkan berdsarkan data BPS tahun 2024 jumlah kasus perceraian di Jawa Barat mencapai 88.837 kasus. Adapun factor utama perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus 51.122 kasus, masalah ekonomi 33.264 kasus dan meninggalkan salah satu pihak 2.781 kasus
“ Berdasarkan data BPS, masalah ekonmi keluarga berkaitan dengan ketidakmampuan mengelola keuangan misalnya adanya kasus pinjaman online (pinjol) dan judi online (Judol) yang memicu keretakan rumah tangga dan kekerasab dalam rumah tangga (KDRT)’ terangnya
“ Kasus perceraian akibat KDRT di Jawa Barat menempati peringkat dua secara nasional yaitu 653 kasus dari 7.243 kasus nasional” tambah Siska
Di sisi lain, Siska mengatakan pasangan usia subur (PUS) menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, risiko pernikahan usia dini, minimnya kesadaran pentingnya kesehatan mental, dan kurangnya pemahaman keluarga berencana. Hal-hal tersebut berkontribusi pada tingginya angka perceraian, stunting, hingga kematian ibu dan bayi.
Melihat sejumlah kronis tersebut, sambung Siska, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB bersama Dinas Kesehatan, Kemenag, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), BKKBN, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Balarea telah menyusun modul sekolah pranikah. Modul tersebut diujicobakan di dua kabupaten, meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cirebon.
“Pada 2025 ini modul tersebut diseminasi melalui kegiatan ToT Sekolah Pranikah. ToT ini diperuntukkan bagi fasilitator atau trainer bimbingan perkawinan, petugas dinas, dan penyuluh yang kami yakini sebagai agen perubahan dalam pembangunan keluarga di Jawa Barat,” pungkas Siska.
