Swara Gapura
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah surat rekomendasi dan keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta.
Dalam keterangan resmi, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi. Proses seleksi dilakukan melalui evaluasi yang melibatkan BKN dan KASN dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, di tengah proses tersebut, muncul dugaan adanya kecurangan yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta berinisial MM. Keduanya diduga berkolaborasi untuk meloloskan sekitar 20 pejabat dari total 59 yang dilantik.
Informasi ini diungkapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW. Ia mengaku mendapatkan keterangan tersebut dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Menurut SW, IM disebut menjalankan aksinya atas arahan seorang perempuan berinisial DDY yang merupakan kekasihnya, dengan bantuan tangan kanan DDY berinisial HMT. Mereka diduga menempatkan pejabat tertentu untuk memuluskan pengaturan proyek-proyek di Pemprov DKI.
“IM, dengan dukungan dari pimpinan KPK periode sekarang, sering memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor untuk mengatur proyek. Operatornya, HMT, kerap didampingi staf Gubernur DKI Jakarta berinisial UDN dan WSN, terlihat sering mendatangi ruangan Sekda MM,” ujar SW, Senin (11/8/2025).
SW memperingatkan agar Gubernur Pramono Anung mewaspadai rencana pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan datang. Ia menduga kelompok ini akan kembali “bermain” untuk menempatkan orang-orang di lingkarannya, khususnya pada jabatan strategis seperti camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. (Jrt 01)
