Keputusan KCD XII Bubarkan Forum Operator SMK Tasikmalaya Picu Kontroversi

Swara Gapura

Forum Komunikasi Operator Sekolah (FKOS) SMK Swasta se-Kabupaten Tasikmalaya resmi dibubarkan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XII. Keputusan ini diambil, menurut pihak KCD, sebagai langkah penanganan atas kontroversi anggaran pelatihan aplikasi Dapodik. Namun, kalangan pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) dan MKKS SMK Tasikmalaya menyatakan keprihatinan terhadap keputusan tersebut.

Berita awal dari Radar24Jam menyoroti bahwa aksi pembatalan pelatihan Dapodik yang semula direncanakan oleh FKOS dengan biaya Rp 450.000 per sekolah untuk sekitar 140 SMK menimbulkan kehebohan. Dituduhkan sebagai potensi pemerasan, anggaran tersebut memicu kecaman hingga proses pembubaran forum.

Menanggapi pembubaran tersebut, Sugilar, Sekretaris MKKS dan FKKS SMK Kabupaten Tasikmalaya, menyayangkan keputusan sepihak tanpa dialog internal, apalagi mengingat FKKS dan MKKS adalah lembaga resmi yang menaungi sekolah negeri maupun swasta.

“Sebenarnya ini bisa diselesaikan melalui musyawarah, bukan diumbar ke media. Akhirnya berujung pada pembubaran FKOS, padahal kami memiliki mekanisme organisasi yang jelas,” kritik Sugilar.

Sementara itu, seorang pejabat KCD XII menyatakan bahwa keberadaan FKOS dianggap ilegal dan tidak memiliki koordinasi resmi. Surat edaran yang beredar terkait pelatihan Dapodik juga belum pernah diterima oleh pihak KCD.

“Forum ini tampaknya tidak memiliki otoritas resmi—SK yang mengatur keberadaannya pun tidak jelas. Proposal dan edaran terkait pelatihan juga tidak pernah disahkan secara resmi oleh kami,” jelas dia.

Di sisi lain, sejumlah kepala sekolah menilai para operator sekolah adalah “jantung manajemen sekolah”. Mereka menganggap pelatihan semacam itu justru penting sebagai upaya peningkatan kapasitas, bukan sebuah agenda profit semata.

“Kalau hanya membantu operator yang belum terlatih, rasanya masih wajar jika acara pelatihan diselenggarakan. Justru ini peluang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Dapodik,” ungkap salah satu kepala sekolah dari wilayah utara Kabupaten Tasikmalaya. (SG.W-007)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *