Menteri PPPA RI Kunjungi Polres Cirebon, Kepala DP3AKB Jabar : Penanganan ABH Tidak Hanya Rasa Keadilan Tapi Juga Pemulihan Dan Masa Depan Anak

Swaragapura

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) dan rombongan didampingi Kepala DP3AKB Provinsi Jabar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Cirebon terkait penanganan kasus anak  berhadapan dengan hukum (ABH) akibat demontrasi yang berujung tindak pidana pencurian dan pengrusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon Selasa (9/9)

Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti mengaku sangat mengecam tindakan provokasi, penghasutan serta keterlibatan anak dalam aksi destruktif. Ia menegaskan pihaknya melalui UPTD PPA Jawa Barat akan memberikan pendampingan baik secara psikologi, sosial maupun pemantauan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung

“ Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan rasa prihatin sekaligus memberikan dukungan moral baik kepada keluarga maupun  anak yang berhadapan dengan hukum” ujar Siska

Seperti di ketahui lanjut Siska ada 13 anak terlibat dalam asksi demontrasi  yang berujung pada tindak pidana pencurian dan pengrusakan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Menurutnya anak anak tersebut sebelumnya dihubungi pihak lain dan diduga mendapat hasutan untuk turut melakukan tindakan destruktif

“ Saat ini mereka (ABH) telah dipulangkan kepada keluarga masing masing namun demikian diharuskan menjalani wajib lapor di Polres Kota Cirebon”  ucap Siska

“ Dan Penangannya harus tetap berlandaskan UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan diversi, pemulihan serta pembinaan agar tidak kembali terjerumus dalam tindak pidana” tambahnya

Ia menambahkan Kementerian PPPA RI, DP3AKB Jabar dan Pemkab Cirebon berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kondisi anak dan mendampingi keluarga serta mengawasi proses hukum yang sedang berjalan karena penangan kasus ini tidak hanya memberikan rasa keadilan tapi juga membuka jalan bagi pemulihan dan masa depan anak

“ Perlindungan anak bukan hanya tanggungjawab pemerintah melainkan tanggung jawa kolektif seluruh masyarakat. Diperlukan peningkatan kewaspadaan, solidaritas dan keterlibatan semua pihak untuk menciptakan lingkungan aman, mendidik dan melindungi generasi penerus bangsa” pungkas Siska

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *