Wabup Pangandaran Tekankan Laporan Intenvesi Stunting Harus Detail

Swaragapura

Bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran, Wakil Bupati (Wabup) Pangandaran menghadiri sekaligus membuka  pertemuan /rapat monitoring dan evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Pangandaran. Jum,at (15/12)

Wabup Pangandaran H Ujang Endin Indrawan pada kesempatan tersebut mengingatkan  kepada seluruh stakeholder aga terus meningkatkan kolaborasi dan mengintervensi stunting sehingga ancaman “lost generation” sebagai akibat stunting tidak terjadi di pangandaran

“ Berdasarkan laporan, saat ini kasus stunting di Pangandaran ada 425 kasus dan sudah ditangani berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan (PMT) selama 3 bulan dengan dukungan anggaran APBD” ujarnya

H Ujang mengajak agar semua stakeholder untuk melakukan intervensi  Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di mulai dari hulu yaitu dengan intervensi  yang dimulai sejak remaja, calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu menyusui  dan anak  usia 0 – 59 bulan serta rutin datang ke Posyandu

“ Intervensi yang di mulai dari hulu stunting dapat dicegah dengan demikian potensi lost generation  yang diakibatkan stunting dapat dihindari” ujarnya

Ia juga  menegaskan akan penting laporan perkembangan dari intervensi yang dilakukan berbagai pihak. Untuk itu semua Dinas dan para pihak terkait jika memberikan laporan terkait dengan intervensi stunting agar dibuat secara lebih detail

“ Karena dari evaluasi nantinya akan menghasilkan data yang bisa menghasilkan baseline perencanaan dan kebijakan ke depan itulah mengapa laporan datanya harus lengkap dan rinci “ pungkas Wabup Pangandaran yang juga sebagai Ketua TPPS Kabupaten Pangandaran

Sementara itu Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI Eli Kusnaeli mengakui bahwa  secara umum kegiatan PPS di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Perpres 72 tahun 2021. Menurutnya hal  itu bisa terwujud berkat kepemimpinan Wakil Bupati Pangandaran

“Di Perpres 72 tahun 2021 dalam upaya PPS ada strategi yang harus dilakukan yaitu menaikan level koordinator dari tingkat Kabupaten/ kota sampai pusat seperti semula ketuaT PPS adalah Kepala Dinas sekarang menjadi  Wakil kepala daerah” terangnya

Pada kesempatan yang sama Eli mengucapkan terimakasih atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya menurunkan stunting, salah satunya TPPS dan TPK sudah terbentuk sampai tingkat desa dan sudah berjalan dengan berbagai kegiatan yang sangat  mendukung program PPS

“ Data penurunan stunting di Kabupaten Pangandaran turun secara signifikan dari 2021 ke 2022, itu hal yang sangat baik “ ucapnya

“ Saya yakin dengan gerakan yang serempat dari seluruh wakil bupati/wakil walikota langsung ke lapangan dari seluruh Indonesia hasi Survai Kesehatan  Indonesia (SKI) tahun 2023 akan menunjukan penurunan yang signifikan” pungkas Eli

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *