Swaragapura
Bertempat di Hotel Jayakarta Kota Bandung, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Eva Fandora membuka sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Senin (18/12)
Hadir sebagai nara sumber Sekertaris Bappeda Jawa Barat Lufiandi dan ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat Ferry Hadianti serta di pandu oleh Ketua IPKB Jawa Barat Najip Hendra SP
Menurut Eva penyusunan dokumen GDPK merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan khususnya dalam upaya memanfaatkan bonus demografi secara oftimal
“Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi jabar untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah” ujarnya
“ Namun bilamana gagal maka pemerintah akan kehilangan momentum karena jumlah penduduk berusia tua lebih besar dari jumlah usia produktif” tambah Eva
Eva menjelaskan Perpres No 153 tahun 2014 tentang GDPK mengamantkan bahwa setiap daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/kota harus menyusun GDPK . Dan secara teknis GDPK dikoordinasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
“ Kemendagri mendorong agar Dokumen GDPK menjadi bahan penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena GDPK menjadi salah satu bahan penyusunan rencana pembangunan daerah yang lengkap dan bermanfaat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berwawasan kependudukan” terang Eva
GDPK lanjut Eva, merupakan arahan kebijakan yang dituangkan ke dalam program jangka panjang dan jangka menengah untuk dapat mewujudkan serta menjawab permasalahan terkait dengan target pembangunan kependudukan di Jabar
“ Penyusunan RPJPD melalui lima strategi yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta administrasi kependudukan’ ujarnya
Sementara itu Kabid Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jabar Iin Indasari mengatakan kegiatan ini bertujuan sosialisasi GDPK lima pilar Jabar 2025-2045 kepada OPD dilingkungan Pemprov Jabar dan OPD membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB) dan Bappeda kab/kota dan juga membangun kolaborasi lintas perangkat daerah dan Kementerian atau lembaga terkait pentingnya perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan
“Kabupaten/ kota harus menyelesaikan GDPK sesuai Perpres no 153 tahun 2014. Sejalan dengan itu , pada sosialisasi ini menghadirkan perwakilan BKKBN jabar untuk mengetahui progress penyusunan GDPK 5 pilar di setiap Kab dan Kota di Jawa Barat” pungkas Iin
