Swara Gapura
Defisit anggaran menjadi tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja menyebabkan beban fiskal semakin berat. Kabupaten Ciamis pun tidak luput dari kondisi ini. Pada tahun 2025, defisit APBD Ciamis mencapai Rp269 miliar, mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menyoroti permasalahan tersebut, Erik Kridasetia, anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi Demokrat, menawarkan sejumlah solusi strategis untuk mengatasinya. Menurutnya, defisit anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keuangan, tetapi juga oleh dinamika politik serta berbagai faktor eksternal lainnya.
Faktor Penyebab Defisit
Erik menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama defisit adalah ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan yang tidak mencukupi, belanja yang tidak terkendali, serta ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak stabil memperparah kondisi ini. Selain itu, tata kelola keuangan daerah yang kurang efektif juga turut berkontribusi terhadap permasalahan tersebut.
“Manajemen keuangan yang lemah, kurangnya transparansi, serta ketergantungan pada utang membuat kondisi keuangan semakin rentan,” jelas Erik.. Rabu (25/3/2025).
Selain faktor ekonomi, aspek politik juga memainkan peran penting. Menurut Erik, keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, kurangnya koordinasi antar instansi, serta ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat sering kali membuat pengelolaan anggaran daerah menjadi kurang optimal.
“Belum lagi faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan kebijakan yang dapat berdampak langsung pada pendapatan dan belanja daerah,” tambahnya.
Langkah Strategis Mengatasi Defisit
Erik menegaskan bahwa penyelesaian defisit harus dilakukan secara menyeluruh. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan pendapatan daerah.
“Pemerintah harus mampu menggali potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis pajak dan retribusi. Selain itu, sektor ekonomi seperti pariwisata, pertanian, dan industri harus dikembangkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Di sisi lain, penghematan belanja juga menjadi langkah penting. Erik menyebut beberapa upaya yang bisa dilakukan, seperti memangkas belanja yang tidak mendesak, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Selain itu, pengelolaan utang juga perlu diperhatikan. Mengurangi utang yang jatuh tempo serta menata ulang struktur utang daerah agar tidak membebani APBD di masa mendatang adalah langkah krusial,” jelasnya.
Namun, Erik juga mengusulkan beberapa langkah konkret yang meskipun tidak populer, dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menutup defisit. Salah satunya adalah penghapusan hibah daerah yang bersumber dari APBD.
“Hibah Kabupaten Ciamis pada tahun 2025 mencapai Rp92 miliar, di mana Rp32 miliar berasal dari pusat dan tidak bisa diganggu gugat. Namun, ada Rp60 miliar yang dapat dialihkan untuk menutup defisit,” tegasnya.
Selain itu, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp60 miliar yang merupakan hasil efisiensi juga dapat dimanfaatkan. Tidak hanya itu, berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah daerah memiliki hak untuk meminta sisa dana BLUD dari RSUD dan 34 puskesmas di Ciamis. Dari sana, diperkirakan dapat terkumpul Rp20 miliar.
“Dengan menghimpun dana dari efisiensi BTT sebesar Rp60 miliar, BLUD Rp20 miliar, serta penghapusan hibah Rp60 miliar, kita bisa mengumpulkan Rp140 miliar. Ditambah dengan pinjaman jangka menengah sebesar Rp70 miliar, totalnya mencapai Rp210 miliar. Artinya, tinggal Rp60 miliar lagi yang bisa dicari dari skema pinjaman pusat,” paparnya.
Jika skenario ini berjalan sesuai rencana, Erik optimistis bahwa pada tahun 2026 Kabupaten Ciamis dapat terbebas dari defisit dan kembali stabil secara fiskal.
Sinergi Semua Pihak
Erik menegaskan bahwa menyelesaikan persoalan defisit bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD semata. (SG.W-028/mon)
