Swara Gapura
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti meninjau pelayanan KB pria vasektomi atau metoda operasi pria (MOP) di Puskesmas Cijoho Kabupaten Kuningan . Jum’at (2/5/2025).
Menurut Siska, selain pelayanan KB Pria Vasektomi atau MOP yang bekerjasama dengan DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, DP3AKB Provinsi Jawa Barat juga memberikan edukasi , konseling dan pemasangan alat kontrasepsi serta menyediakan layanan pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak. “Kegiatan ini dalam rangka berpartisipasi dan mengisi kegiatan Festuval Layanan Publik dan Hiburan Khas Jawa Barat “ Abdi Nagri Nganjang ka Warga” edisi 5 digelar di Kabupaten Kuningan,” Ujarnya.
layanan KB lanjut Siska, merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa barat saat membuka rakor “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” senin (28/4) lalu. Secara khusus Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kepesertaan ber-KB menjadi syarat untuk menerima bansos. “Kami menjalankan arahan Gubernur dan diperkuat melalui surat Sekda yang di tujukan kepada Bupati dan Walikota se-Jabar tertanggal 30 April 2025” terangnya
“Salah satunya terkait optimalisasi kepesertaan program KB memalui integrasi program bansos dan program KB dengan penekanan program KB pada laki laki,” tambah Siska.
Namun Demikian ketua TP PKK Jawa barat ini mengakui tidak memungkiri adanya sejumlah tantangan. bantuan listrik Desa 120.871 kepala keluarga (KK) dan 1.270 bantuan Rutilahu memerlukan data yang akurat dan detail, disisi lain tidak semua kabupaten kota memiliki provider MOP. “Perlu implementasi secara bertahap karena tidak semua siap melayani MOP, belum lagi menyangkut anggaran yang harus disiapkan” ujarnta
Di tempat yang sama Siska juga mengaku telah melaksanakan berdiskusi terpumpun atau fokus group discussion (FGD) khusus membahas vasektomi. Diskusi tersebut memghadirkan pemangku kepentingan utama terkai integrasi bansos dan layanan KB khusus pria seperti BKKBN Jabar , Kantor Kementerian Agama Jabat, MUI Jabar serta Bappeda Jabar.
“Saat berdiskusi Ketua MUI Jabar mengingatkan jangan sampai ada keluarga miskin tidak diberi bantuan akibat tidak divasektomi, namun demikian pada prinsipnya MUI mendukung program pemprov Jabar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan syari’at,” ujar Siska.
Ia menambahkan pada prinsipnya dalam memberikan layanan KB, akseptor dalam hal ini pasangan usia subur (PUS) diberikan kebebasan untuk dapat menentukan alat atau obat kontrasepsi yang digunakan. Termasuk apakah yang akan menjadi akseptor itu dari pihak istri ataukah suami. “Concerm DP3AKB adanya temuan Gubernur bahwa keluarga miskin umumnya punya anak banyak. Disisi lain kualitas generasi dipengaruhi pola asuh dalam keluarga. Bagaimana mau optimal pengasuhan bila banyak anak yang diasuh,” pungkas Siska. (SG.W-002)
