Swara Gapura
Transparansi dalam penggunaan anggaran negara menjadi aspek krusial dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini berlaku pula untuk setiap kebijakan, yang perlu terus dievaluasi, terutama dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara saat ini dan berbagai kejadian serupa di daerah lain.
Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati kebijakan publik dan informasi dari Kabupaten Ciamis, H. Dedi Setiabudi, SH, menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, termasuk anggaran tunjangan yang diterima oleh para pemangku kebijakan baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.
“Yang menjadi perhatian khusus kami adalah anggaran tunjangan sewa rumah dan transportasi yang diterima setiap bulan oleh anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Nominalnya sangat fantastis, dan dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, perlu adanya evaluasi,” ujarnya pada Rabu (7/5/2025).
Dedi menambahkan bahwa meskipun anggaran tersebut telah diatur melalui peraturan bupati (Perbup) dengan nominal yang jelas, penggunaan dana tersebut harus sesuai peruntukannya. Bila tidak digunakan sebagaimana mestinya, sebaiknya anggaran tersebut tidak dicairkan atau dikembalikan ke kas daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.
“Dengan nilai tunjangan yang cukup besar, kami mendorong Kejaksaan Negeri Ciamis untuk turun tangan memeriksa anggaran tersebut beserta penyerapan dan implementasinya. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum?” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sistem pembayaran yang digunakan. Apakah menggunakan sistem lumpsum (pembayaran sekaligus) atau at-cost (berdasarkan pengeluaran nyata)? Menurutnya, hal ini penting karena masing-masing metode memiliki syarat administrasi yang berbeda. “Kalau sistem at-cost, harus ada bukti seperti kwitansi sewa rumah dan tagihan transportasi,” jelasnya.
Dedi berharap agar kejadian serupa yang pernah terjadi di daerah lain tidak terulang di Ciamis. Untuk itu, transparansi penggunaan dana publik harus dijaga, dan lembaga pengawasan seperti kejaksaan perlu bertindak cepat.
“Sebagai warga negara, khususnya masyarakat Ciamis, kami sangat berharap Ciamis dapat terus berkembang, baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Apalagi, kondisi keuangan saat ini sedang tidak stabil. Maka, perlu adanya kolaborasi dan sinkronisasi yang harmonis antara para pemangku kebijakan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan golongan atau pribadi,” tegasnya.
Terakhir, Dedi menuturkan bahwa keresahan masyarakat mengenai tunjangan sewa rumah dan transportasi DPRD harus direspons dengan keterbukaan. “Dasar penetapan angkanya harus dijelaskan secara menyeluruh, dan penggunaannya harus benar-benar sesuai peruntukannya. Maka dari itu, kami sangat berharap Kejari Ciamis dapat segera menindaklanjuti persoalan ini,” pungkasnya. (SG.W-028/mon)
