DP2KBP3A Kota Tasikmalaya Gelar Rembuk Stunting Tahun 2025, Walikota Tasikmalaya Penurunan Stunting Investasi Stategis Bangun Generasi Unggul

Swara Gapura

Pemerintah Kota  (Pemkot)Tasikmalaya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Tasikmalaya terus menunjukan komitmennya dalam menurunkan angka stunting di Kota Tasikmalaya dengan menggelar Rembuk Stunting tingkat Kota Tasikmaya tahun 2025 di Aula Bale Kota Tasikmalaya. Selasa (15/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri pimpinan OPD dan Camat dilingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, RSU Dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, Kepala Puskermas se- Kota Tasikmalaya,  Perguruan tinggi/akademisi, Koodinator KB se- Kota Tasikmalaya, Pimpinan Hotel, pimpinan BJB Cabang Kota Tasikmalaya.

Pada kesempatan tersebut Waikota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan bahwa percepatan penurunan prevalensi stunting merupakan salah satu investasi strategis dalam rangka membangun generasi unggul dan berkulaitas  untuk menuju Indonesia emas tahun 2045.

“Di tingkat nasional target stunting 14,4 persen di tahun 2029 dan 5 persen pada tahun 2045 sedangkan Kota Tasikmalaya menargetkan prevalensi  stunting turu dari 19,6 persen tahun 2024 menjadi 18,31 di akhir  2025 dan 17,02 diakhir 2026,” ujarnya.

Untuk mewujudkan target tersebut lanjut Viman diperlukan langkah langkan yang luar biasa, kerja kolaboratif dan konvergensi lintas sektoral seperti edukasi kepada remaja puti dan calon pengantin, pendampingan  dan bantuan gizi bagi ibu hamil, dan memastikan bayi dan balita rutin datang ke Posyandu.

“Untuk memastikan langkah langkah luar biasa tersebut bisa terwujud pemerintah Kota Tasikmalaya akan memperkuat tim percepatan penurunan stunting (TPPS), memastikan penganggaran , mengevaluasi kinerja, meningkatkan kapasitas lini lapangan dan memperluas kemitraan  pentahelix,” tegasnya.

Ditempat sama Ketua TPPS Kota Tasikmalaya sekaligus Sekda Kota Tasimalaya H Asep Gofarulloh  menegaskan rembuk stunting bukan sekedar agenda formalitas, tapi merupakan forum yang menentukan arah kebijakan dan langkah konkret dalam menurunkan angka stunting secara terukur, terstruktur dan terintegrasi.

“Kota Tasikmalaya akan terus mengoptimalkan program percepatan pencegahan penurunan stunting melalui peningkatan cakupan  pelayanan gizi ibu dan anak, sanitasi, dan penguatan peran kader serta kemitraan lintas sektoral,” tegasnya.

Asep juga menuturkan dalam upaya menuruhkan stunting Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hanya mengandalkan program yang bersipat struktural tetapi juga melakukan berbagai inovasi dan pendekatan lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Adapun inovasi inovasi dan pendekatan lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat diantaranya gerakan bersama cegah stunting (Geber Cating) yaitu layanan kerumah  terpadu oleh kader, bidan dan PKK, Bakul Tasik yaitu program berbagi makanan gratis. Tasik Bageur yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang difokuslan pada penyandang disabilitas, lansia dan anak stunting.

“Mari satukan langkah memperkuat koordinasi dan menjalankan aksi kovergensi secara optimal dan berharap Kota Tasikmalaya bisa lebih optimal menurunkan angka stunting dengan berbagai intervensi dan inovasi yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama Kepala DP2KBP3A Kota Tasikmalaya Imin Muhaemin mengatakan Rembuk Stunting Tingkat Kota Tasikmalaya tahun 2025 diikuti 100 peserta unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat/ komunitas.

“Rembuk Stunting  bertujuan untuk menyamakan persepsi, penguatan komitmen dan menyepakati rencana kerja lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Tasikmalaya,” terangnya.

Kegiatan Rembuk Stunting tahun 2025 mengusung tema “ Cegah Stunting Melalui Gerakan Peduli Stunting (GEPEES). Menurut Imin GEPEES  merupakan program pengembangan dari One ASN One Stunting (OAOS) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2024.

“GEPEES tidak hanya menjadi tanggungjawab ASN akan tetapi akan melibatkan unsur pemerintah secara umum, dunia usaha, akademisi, profesi, dan masyarakat serta media sebagai orang tua asuh,” ujarnya.

“adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa nutrisi maupun non nutrisi, ” pungkas Imin. (SG.W-002)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *