Swara Gapura
Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis menggelar pertemuan dengan para penanggung jawab atau PIC Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari beberapa kecamatan di wilayah utara Ciamis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula 
Kantor Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan ini dihadiri para PIC SPPG dari Kecamatan Panjalu, Panumbangan, Cihaurbeuti, dan Sukamantri. Agenda tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendorong pemanfaatan produk lokal dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.
Sekretaris Komisi B DPRD Ciamis, Dr. Toto Marwoto, M.Pd, menyampaikan bahwa para PIC SPPG merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dan kompetensi dalam menjalankan program tersebut.
Menurutnya, Komisi B ingin memastikan program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi bagi keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
“Program ini harus menjadi peluang bagi para pedagang, pengusaha, dan produsen lokal di Kabupaten Ciamis agar produknya dapat diserap dalam program pemenuhan gizi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
Berdasarkan hasil pertemuan, saat ini sekitar 70 hingga 80 persen kebutuhan bahan pangan SPPG sudah menggunakan produk lokal dari Kabupaten Ciamis. Namun masih ada beberapa komoditas yang harus didatangkan dari luar daerah.
“Beberapa bahan seperti susu full cream dan buah-buahan tertentu, misalnya apel, memang masih sulit diperoleh di 
Ciamis sehingga masih harus didatangkan dari luar daerah,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya berharap para pemasok atau supplier tetap memiliki NPWP Kabupaten Ciamis, sehingga kontribusi pajak dari aktivitas tersebut dapat memberikan manfaat bagi daerah.
Selain itu, Komisi B juga berharap adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta dinas terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Sinergi antar OPD sangat penting agar program ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Ciamis,” pungkasnya. (SG.W-028/mon)
