Swara Gapura
Sejatinya, ujung tombak pencegahan stunting di masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, untuk itu masyarakat dituntut mengetahui dan memahami bagaimana memperlakukan diri sendiri, anak anaknya dan keluarga sehingga rantai stunting dapat terputus.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari saat menghadiri kegiatan Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di wilayah khusus di Gedung Joglo Belawan Kp Sukrata Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Jum’at (29/9/2023).
Kegiatan yang dihadiri lebih dari 200 orang tersebut merupakan kolaborasi Anggota DPR RI Komisi IX dengan Badan Kependudukan dam Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Provinsi Jawa Barat.
Peran pos yandu dalam upaya menurunkan angka stunting sangat besar maka dari itu perhatian terhadap kader pos yandu harus terus ditingkatkan. Menurut Putih, kinerja kader pos yandu semakin hari semakin dituntut lebih banyak lagi. “Peran kader posyandu terhadap penurunan angka stunting sangat penting karena mereka (kader) juga turut mengawal serta mengedukasi masyarakat,” ujar Putih.
Kedepan lanjut Putih, Pos yandu akan diformalkan secara kelembagaan karena selama ini statusnya berupa pemberdayaan masyarakat di bawah Puskesmas sehingga program programnya pun turunan dari Puskesmas. “Sekarang ini sedang disusun regulasi kelembagaan Pos yandu. Dan nantinya secara anggaran akan punya nomenklatur langsung dari APBN sehingga tidak lagi tergantung dari APBD,”’ katanya.
Putih juga meminta masyarakat khususnya ibu-ibu agar benar benar memperhatikan pola asuh kepada anak-anak terutama dari sisi perhatian dan gizinya harus harus terpenuhi. “Jangan sampai karena pemahamannya tidak tepat, banyak ibu-ibu yang memberikan makan tanpa ada gizi yang benar,” kata Putih.
Sementara itu Sekertaris BKKBN Jawa Barat Irfan Indriastono mengaku mengapresiasi dukungan anggota DPR RI Putih Sari terhadap program percepatan penurunan stunting. Menurutnya BKKBN telah menginisiasi berbagai program percepatan penurunan angka stunting diantaranya perekrutan tim pendamping keluarga (TPK) untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. “BKKBN juga telah menginisiasi secara formal pembentukan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di semua level wilayah dan audit stunting bilamana terjadi kasus stunting di suatu wilayah,” pungkasnya (SG.W-002)