Swara Gapura
Berumah tangga atau berkeluarga tidak boleh coba coba tetapi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dan matang sehingga akan terbentuk keluarga tangguhn dan berkualitas yang mampu mengatasi masalah internal secara mandiri dan gangguan dari luar karena segala sesuatunya dimulai dari keluarga.
“Untuk mendapatkan anak yang sehat dan berkualitas harus memberikan makanan bergizi dan pola pengasuhan yang benar” kata anggota komisi IX DPR RI Hj Netty Prasetiyani Heryawan saat Sosialisasi KIE program Penurunan Stunting wilayah khusus bersama BKKBN Jawa Barat di Gedung PGRI Palimanan Kabupaten Cirebon. Kamis (12/10/2023).
Untuk membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas lanjut Hj Netty, harus memenuhi empat syarat yaitu 1. Niat dan tujuan berkeluarganya harus jelas, 2 Punya persiapan dan perencanaan, 3 harus punya ketahanan keluarga, dan 4 melakukan pola pengasuhan yang benar dan tepat.c“Apabila ke empat persyaratan tersebut dilaksanakan insyallah tidak ketemu stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dalam waktu panjang” ujarnya H Netty
Netty juga menambahkan apabila sebuah keluarga tidak berkualitas kelak akan melahirkan anak-anak stunting, tidak sehat, sakit-sakitan, dan tingkat kecerdasan sangat rendah. “Jika sumber daya manusia (SDM) rendah maka akan kalah bersaing dengan orang lain,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Tim Kerja Integrasi Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Barat Mia Wadini mengatakan membangun ketahanan keluarga merupakan hal penting karena saat ini penduduk Indonesia sudah terbesar ke empat di dunia setelah India, Cina dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 277.148.717 jiwa. “Dari sisi kecerdasan atau IQ penduduk Indonesia menempati urutan ke -130 jauh tertinggal dari Negara Negara lainnya khusus di Asia,” tutur Mia.
Menyinggung Kabupaten Ciirebon, Mia mengakui bahwa angka stuntingnya masih terbilang tinggi yaitu 18,6 persen atau ada disekitar 107 ribu lebih anak stunting di Kabupaten Cirebon. “Untuk Menurunkan dan mencegah stunting diperlukan upaya upaya yang lebih maksimal,” ungkapnya.
Selain dihadiri anggota DPR RI Komisi IX dan Ketua Tim Kerja Integrasi Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Barat, kegiatan tersebut juga dihadiri Kasi Advokasi DPPKBP3A Kabupaten Cirebon. (SG.W-002/toni jayalaksana)
