Swara Gapura
Bertempat di aula Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, KPU RI bekerjasama dengan anggota DPR RI Komisi II menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin. Selasa (24/10/2023).
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, mengatakan, “Acara ini sangat penting bagi masyarakat walaupun Pemilu ini berat tapi sosialisasi harus tetap berjalan, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat terutama bagi yang hadir, kemudian mereka bisa menstansfer atau memberikan informasi kepada keluarga, tetangga serta komunitasnya, beberapa prinsip penting yang harus menjadikan Pemilu yang baik diantaranya jangan jadikan Pemilu sarana menyebarkan kebencian fitnah dan berita bohong apalagi perang fisik, juga jangan sampai Pemilu menina bobokan masyarakat dengan politik uang demi meraih suara,” ungkapnya.
“Harapan kami khusus untuk Kabupaten Ciamis bisa menampilkan trend politik baru menjelang pemilu yaitu pemilu yang damai, bersih, tertib dan Pemilu yang dimana orang merasa happy bahagia tanpa harus meninggalkan residu atau beban psikologis sesudah pemilu,” tandasnya.
Disamping itu Ketua KPU RI yang diwakili KPU Kabupaten Ciamis Kadiv. Sosparmas dan SDM Muharam Kurnia Drajat mengungkapkan, “ini merupakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang bekerjasama dengan komisi II DPR RI kita dari kabupaten cuma membantu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, kegiatan ini sangat penting karena akan berhubungan langsung dengan partisipasi masyarakat yang harus dicapai oleh KPU se-Indonesia karena ada target yang harus dicapai, mudah-mudahan tahun ini kita bisa melebihi target yang ditentukan, target kita KPU kabupaten Ciamis minimal 85 persen,” ungkapnya.
“Kami dari KPU menghimbau kepada pemilih agar datang ke tempat pemungutan suara dengan pilihannya sendiri dengan memilih figur yang berkualitas dan bisa mensejahterakan masyarakat , sesuai moto kami Pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa sehingga jadi perekat jangan sampai akibat beda pilihan menjadi tidak harmonis demokrasi itu dijamin oleh undang-undang,” pungkasnya. (SG.W-028/mon)
