Swara Gapura
Kebijakan dan pilihan program yang dikeluarkan Pemerintah terkait dengan stunting dinilai kadang sulit untuk di implementasikan.maka dari itu semua pemangku kepentingan harus saling berkoordinasi dan berkolaborasi agar program-program pencegahan stunting mudah diimplementasikan.
Hal tersebut dikatakan anggota komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan dalam kampanye percepatan penurunan stunting di Kopo Square Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Selasa (21/11/2023) lalu
Kegiatan tersebut dihadiri pula Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 Ahmad Heryawan dan Ketua Tim Kerja Penguatan Kemitraan BKKBN Jawa Barat Herman Melani.
Dalam paparannya, Netty banyak bercerita tentang pertemuannya dengan Menteri Kesehatan membicarakan tentang program dan kebijakan stunting berdasarkan Permenkes dan Kepmenkes tentang penatalaksanaan penanganan stunting. Di sana disebutkan ketika bayi atau anak stunting ini harus dirujuk atau dalam perawatan.
Lebih lanjut Netty menjelaskan bagaimana Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting ini Kemenkes membangun yang namanya Posyandu Prima. Posyandu ini katanya buka praktik setiap hari, dengan personil, sarana dan prasarana lengkap. Tapi saya bilang ’’nonsens’’ itu.
Ketika membicarakan stunting dengan Menteri Kesehatan, Netty menyampaikan pentingnya membangun diksi atau narasi baru. Jangan lagi menggunakan istilah penurunan atau penanganan, tapi baiknya menggunakan istilah pencegahan.
”Saya meminta pada Pak Menteri jangan menggunakan lagi kata penurunan atau penanganan, tapi baiknya diluruskan dengan narasi dan diksi yang baru. Beliau sangat setuju. Sebab upaya yang kita lakukan adalah bukan tentang penurunan, tapi lebih pada pencegahan agar tidak ada lagi yang namanya penambahan kasus stunting baru,” pungkas Netty. (SG.W-002/toni jayalaksana)
