Swaragapura
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Banjar H Soni Horison menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) peran dan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Tim yang dipimpin oleh Penata KKB Ahli Madya Herman Melani merupakan gabungan dari BKKBN Jawa Barat, dan Satgas PPS Jawa Barat. Kamis (14/12) lalu
Dalam sambutannya Soni berharap Kota Banjar bisa on the track dan terus mengakselerasi percepatan penurunan angka stunting. Menurutnya hal itu sangat penting dalam upaya mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen di tahun 2024
“ Saat ini prevalensi stunting di Kota Banjar ada di angka 19,23 persen dari target 23 persen tahun 2023, jadi masih ada 5 persen untuk mencapai 14 persen di tahun 2024” ujarnya
Soni juga menambahkan bahwa program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) menjadi urusan prioritas pemerintah daerah karena hal tersebut sudah menjadi indicator dukungan penganggaran daerah yang berasal dari transfer anggaran pemerintah pusat (APBN)
“ Dana Insentif daerah dari pusat didasarkan pada 4 indikator diantaranya sejauhmana progress PPS, penanganan kemiskinan ekstrim,pengendalian inflasi dan penggunaan produk dalam negeri (TKDN)” terangnya
Sementara itu Herman Melani menuturkan berdasarkan hasil diskusi antara tim monev dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ) Kota Banjar pelaksanaan program percepatan penurunan stunting (PPS) di Kota Banjar sudah berjalan baik dan sesuai dengan Perpres No 72 tahun 2021
“ Di Kota Banjar TPPS sudah terbentuk dan berjalan dengan baik mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/ Kota termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK)” ujarnya
“ Dan dari aspek perencanaan dan penganggaran juga sudah berjan baik, dimana melalui Bappeda bersama menyusun rencana aksi daerah untuk percepatan penurunan stunting di tahun 2024 dan pada tahun berjalan 2023 suda teranggarkan dana desa untuk penanganan stunting” pungkas Herman