Swara Gapura
Plh Kepala BKKBN Jawa Barat Irfan Indriastono didanpingi Seluruh ketua tim kerja BKKBN Jawa Barat menerima kunjungan Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) Aba Subagja dan Ka Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BKKBN Puji Prihatiningsih. Jum’at (26/1/2024).
Pada pertemuan tersebut juga dibahas bahwa tahun ini direncanakan akan ada rekrutmen CPNS dan PPPK. Semoga salah satunya bisa menuntaskan Penyuluh KB yang belum menjadi PPPK, kecuali yang tidak mendaftar mengikuti seleksi.
Menurut Aba, kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) serta pemantauan atas kinerja 6.332 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional Penyuluh KB tahun 2021 dan tahun 2022 di BKKBN yang ditugaskan di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. “Sekarang ini penilaian PNS tidak hanya dilihat dari tingkat kehadiran saja akan tetapi juga kinerjanya. Hukuman bagi PNS tidak hanya terkait dengan kehadiran saja tapi juga dari kinerjanya,” tegasnya.
“Belum lagi jika bicara UU . No. 20 tahun 2023 mengenai ASN, lebih terbuka lagi kompetisi karena seperti jabatan tertentu bahkan bisa diisi Non-PNS. Jabatan pelaksana juga saat ini bisa diisi oleh PPPK,” tambah Aba.
Selain itu juga Aba menyinggung jika berbicara mengenai Reformasi Birokrasi, peran BKKBN mempunyai dampak luar biasa karena mempunyai peran penting dalam upaya upaya pengendalian penduduk, penganggulan angka kemiskinan, penurunan stunting dan pencegahan pernikahan dini. “Untuk meningkatkan kualitas suatu organisasi diperlukan pembinaan pada jabatan jabatan yang jadi basis organisasi. Adapun jabatan basis BKKBN adalah PLKB, PKB, Penata KKB dan lain sebagainya karena sebagai pelaksana tugas pokok BKKBN. ” pungkasnya. (SG.W-002/toni jayalaksana)
