BKKBN Jabar Gelar Kampanye PPS, Fazar: Masyarakat Harus Paham Stunting Dan Pencegahannya

Swara Gapura

BKKBN Jawa Barat menggelar Kampanye Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Aula Ponpes Ali Bin Abi Tholib, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu, Hadir pada gelaran tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa dan Anggota DPR-RI Netty Prasetiyani.  Selasa (2/4/2024).

Menurut Fazar  selain harus paham terkait stunting, masyarakat juga harus mengetahui dan paham cara cara untuk pencegahanya. Dan jika ada anak yang teriidikasi terkena stunting maka masyarakat harus proaktif  serta sesegera mungkin melaporkan kepada kader atau petugas medis setempat. “Ciri-ciri anak stunting salah satunya, lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilogram. Bila hal itu terjadi langsung berkonsultasi dengan bidan desa,” kata Fazar.

Pemerintah lanjut Fazar,  akan langsung melakukan pendampingan terhadap anak yang terindikasi stunting. Proses pendampingan harus dilakukan agar pencegahan stunting bisa optimal. Selain itu pemerintah bisa mengintervensi melalui program pencegahan stunting yang ada di Puskesmas. “Banyak program pemerintah yang fokus dalam pencegahan stunting, jadi jangan sungkan jika anak terindikasi stunting,” ujarnya.

Ia juga menambahkan  pencegahan stunting bisa dengan cara penerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik di rumah maupun lingkungan sekitar serta berusaha  menjaga asupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak dengan baik dan benar. “Asalkan hal tersebut dilakukan dalam keluarga dengan baik dan benar  maka stunting bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama , Anggota DPR-RI, Netty Prasetiyani mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI telah menyusun program program pencegahan stunting dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,8 triliun. “Angka tersebut untuk penangan sampai ke tingkat puskesmas di desa-desa se-Indonesia,” tutur Netty.

Netty juga menekankan kepada kader penggerak agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait program  penurunan dan pencegahan stunting. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar penanaganan stunting bisa berjalan maksimal dan upaya generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud. “Pemerintah desa harus memahami apa saja program pemerintah tentang stunting sehingga penanganan di lapangan bisa lebih maksimal” pungkasnya. (SG.W-002/toni jayalaksana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *