Swara Gapura
Pencatatan dan pelaporan para pendamping belum maksimal seperti pelaporan Elsimil masih di 37 persen belum mencapai 40 persen padahal semua datanya ada dilapangan, apakah itu di KUA atau kewilayahan untuk didata melalui TPK, kalau yang menikah 100 dilaporkan jangan 33 tapi 100 artinya yang 70 tidak dilaporkan.
Hal itu diungkapkan Kepala BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa saat bersliaturahmi dengan 105 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan jajaran DPPKBP3A Kabupaten Cirebon di Aula Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon. Rabu (3/4/2024).
Para Penyuluh KB lanjut Fazar, harus turun langsung kelapangan untuk memastikan para Tim Pendamping Keluarga (TPK) melaksanakan tupoksinya dengan baik dan benar serta menjalin kolaborasi yang baik dengan para mitra lini lapangan agar ketika butuh gata terkait pencatatan dan pelaporan bisa optimal. “Itu baru mengenai Elsimil, laporan lainnya juga masih renda, PPKS misalnya baru 16 persen, padahal letak di Kecamatan, kemudian laporan faskes masih belum 100 persen,” ujarnya.
Mulai dari memberikan pelayanannya KB Pascapersalinan baru mencapai 38%, mencegah kehamilan tidak diinginkan melalui pelayanan KB, Pasangan Usia Subur (PUS) memperoleh pemeriksaan kesehatan, termasuk Elsimil, keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan, remaja putri memperoleh pemeriksaan anemia, sampai dengan PUS menerima pendampingan kespro dan edukasi gizi, sejak 3 bulan pramenikah.
Selain memberikan pembinaan kepada para Penyuluh KB, pada kesempatan tersebut juga Fazar yang didampingi Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Ketua Tim Kerja Hubalila, Advokasi KIE dan Kehumasan menjajaki kemungkinan Kabupaten Cirebon untuk menjadi calon tuan rumah Harganas Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. (SG.W-002/tonu jayalaksana)
