Swara Gapura
Dari 5.000 sekolah di Jabar, baru 1.847 atau 20 persenan berpredikat sekolah penggerak terdiri dari 456 PAUD, 760 SD, 50 SLB, 418 SMp dan 183 SMA, maka dari itu kepala sekolah pada program sekolah penggerak (PSP) harus melakukan pengimbasan ke sekolah sekitarnya agar transformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas lebih cepat. Dengan demikian setiap daerah harus memiliki sekolah penggerak.
Hal itu diungkapkan Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar Sri Wahyuningsing dihadapan kepala sekolah di sekolah penggerak, kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan kota se-Jabar, Perwakian Bappeda, anggota DPRD Jabar dalam Forum Pemangku kepentingan PSPJabar di Harris Hotel and Convention Center Kota Bandung. Selasa (30/7/2024).
Sesuai kebijakan Merdeka Belajar lanjut Sri sekolah penggerak sebagai satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka diharapkan mampu menjadi tali perubahan bagi sekolah sekitar dalam melakukan transformasi satuan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. “Sekolah penggerak tidak dipilih dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah menyandang predikat terbaik, melainkan diseleksi berdasarkan visi kepala sekolah dalam memajukan satuan pendidikan,” ujarnya.
“Maka kepala sekolah dituntut jadi lokomotif perubahan dalam melakukan transformasi satuan pendidikan, lebih adaptif terhadap perubahan dan menyusun perencanaan berdasarkan data, seperti rapor pendidikan, hasil assesment,” tambah Sri
Sri juga menegaskan dalam konteks peningkatan kualitas belajar sekolah penggerak harus memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi yang disiapkan pemerintah. Menurutnya sistem pembelajaran harus berubah maka Kepala sekolah harus mampu mengubah pola belajar baru dan sumber belajar bervariasi. “Anak-anak harus diberikan fasilitas. Pinjamkan perangkat-perangkat jangan takut alat tersebut rusak. Lebih baik alat rusak karena digunakan daripada rusak karena disimpan dan tidak digunakan” tegasnya
Pada kesempatan yang sama Sri juga meminta kepada pimpinan daerah agar kepala sekolah di sekolah penggerak tidak diganti di tengah jalan. Jika terpaksa dilakukan pergantian, penggantinya harus berasal dari guru penggerak (GP. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan PSP di satuan pendidikan tersebut “Saat ini ada 52 kepala sekolah PSP di Jabar tidak diganti oleh GP. Akibatnya kesulitan dalam melakukan rekognisi. Kita sedang berjuang melalui Permendikbud agar GP bisa diprioritaskan jadi kepala sekolah atau pengawas,” ungkap Sri.
Di tempat yang sama, Plh Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ade Afriandi berharap seluruh sekolah di Jabar bisa bertransformasi menjadi sekolah penggerak. Dengan demikian, tidak ada dikotomi sekolah unggulan karena semua sekolah penggerak pada dasarnya merupakan sekolah unggulan.
“Pemdaprov Jabar berharap PSP mampu memperkuat pendidikan di Jabar Pemdaprov Jabar dalam pelaksanaan PPDB 2024 tidak ada titipan, tidak ada rekomendasi, . Ini bentuk komitmen Pemdaprov Jabar untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diawali PPDB yang jujur,” ungkap Ade.
“PPDB jujur merupakan awal membangun sekolah sehingga kedepannya diharapkan semua sekolah di Jabar adalah PSP,” tambah Ade.
Sementara itu, Widyaprada Ahli Utama Jayeng Baskoro sebagai person in charge (PIC) PSP Kemendikbudristek menjelaskan PSP hadir atas keresahan dengan kualitas pendidikan. Terutama selama masa pandemi Covid-19. PSP merupakan upaya mengejar ketertinggalan pendidikan di Indonesia. “Kualitas pendidikan turun ketika Covid-19. Maka, salah satu strategi adalah menyelengarakan PSP. PSP difokuskan pada kapasitas kepala sekokah, guru, dan pengawas. Tiga hal ini mengawal layanan kualitas pembelajaran ,” terangnya.
“Salah satu unggulan PSP adalah menjadikan GP sebagai kepala sekolah. Mereka sudah dilatih, diberikan pendampingan. Dengan adanya kualitas guru dan tendik, diharapkan ada transformasi. Tidak mudah. Ini memerlukan dukungan semua,” pungkas Jayeng. (SG.W-002/toni jayalaksana)
