Swara Gapura
Ratusan guru honorer dari berbagai sekolah dasar dan menengah negeri di Kabupaten Ciamis mendatangi gedung DPRD Kabupaten Ciamis untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kejelasan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para guru menuntut agar pemerintah daerah memperjuangkan tiga poin penting, salah satunya adalah kepastian pelaksanaan seleksi P3K tahun mendatang.
Ketua Forum Guru Honorer Negeri Kabupaten Ciamis, Sidik Fatwa Nudin, menjelaskan bahwa audiensi ini difasilitasi oleh DPRD Ciamis dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan PGRI Kabupaten Ciamis. “Hari ini kami melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Ciamis. DPRD memfasilitasi kami dengan menghadirkan pihak pemerintah daerah, BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan PGRI,” ujar Sidik usai pertemuan, Selasa (tanggal kegiatan).
Tuntut Kepastian Seleksi P3K 2026
Sidik menegaskan, para guru honorer mendesak agar pemerintah pusat tetap melaksanakan seleksi P3K pada tahun 2026. Hal ini menyusul adanya kabar bahwa seleksi tersebut kemungkinan besar akan ditiadakan.“Sebelum regulasi itu terjadi, kami meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan agar pengangkatan P3K tetap dilaksanakan, dan usulan ini diteruskan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain kepastian pelaksanaan seleksi, para guru juga meminta agar sistem afirmasi dalam seleksi P3K tetap dipertahankan. “Kami mendapat kabar bahwa afirmasi seperti masa kerja, usia, dan sertifikasi akan dihapus pada seleksi 2026. Jika itu benar terjadi, kami yang sudah lama mengabdi sebagai honorer akan sangat dirugikan karena peluang menjadi P3K semakin kecil,” jelas Sidik.
Sebaran Guru dan Kebutuhan Tenaga Pendidik
Berdasarkan data Forum Guru Honorer Negeri Kabupaten Ciamis, terdapat 1.393 guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri, baik di jenjang SD maupun SMP. Jumlah tersebut sudah dikurangi dengan mereka yang 
telah lolos menjadi P3K pada tahap sebelumnya. “Guru honorer yang hadir dalam audiensi ini ada sekitar 134 orang, mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis,” kata Sidik.
Ia menyoroti masih minimnya jumlah guru ASN di sejumlah sekolah negeri. “Banyak sekolah negeri hanya memiliki tiga sampai empat guru PNS, padahal rata-rata jumlah rombongan belajarnya mencapai enam kelas. Artinya rasio guru dan murid sudah tidak seimbang,” ujarnya.
Respons DPRD dan Pemerintah Daerah
Sidik menyampaikan, hasil audiensi diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang hadir. “Alhamdulillah, tanggapan dari DPRD dan dinas terkait sangat positif. Mereka berjanji akan meneruskan aspirasi kami ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Untuk saat ini, pihaknya belum berencana menggelar audiensi ke DPR RI. “Kami akan menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah terlebih dahulu. Kalau usulan kami benar-benar disampaikan ke pusat, kami akan melihat regulasi apa yang keluar nanti,” katanya.
Sidik juga menilai mekanisme pengusulan guru honorer di Ciamis selama ini sudah berjalan cukup baik. “Menurut saya, sistem yang ada sudah cukup bagus karena pengusulan dimulai dari kepala sekolah di tingkat bawah. Dengan begitu, hak mengajar guru non-ASN tetap terjaga,” pungkasnya. (SG.W-028/mon)
