Swara Gapura
Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda Prov) Jawa Barat terus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan stunting kendati angka penderitanya menurun dengan cara memaksimalkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan aparatur desa untuk penanganan stunting.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di hadapan ribuan kader PKK pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sabuga Kota Bandung, Selasa (18/11).
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar sudah mengalokasikan anggaran kader PKK untuk melakukan pendataan terhadap masalah kesehatan. Setelah pendataan lanjut Dedi akan merumuskan kebijakan penangananya, termasuk menyediakan anggaran penanganan stunting dan penyakit lain selama satu tahun ke depan atau hingga penyakit tertangani.
“Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun, stunting berapa sih setahun, kemudian lepra berapa dalam setahun, TBC berapa dalam setahuh dan itu akan kami biayai sampai selesai dan nanti yang jadi pemandunya adalah kader PKK,” jelasnya.
Ia menambahkan selain penanganan stunting juga akan memaksimalkan anggaran dana desa, usai pembangunan infrastruktur desa diambil alih oleh Pemda Provinsi Jabar, pemerintah desa bisa lebih fokus kepada penanganan masalah kesehatan nasyarakat, salah satunya stunting.
“Dalam momen peringatan HKG PKK ke-53 tingkat Jabar, saya ingatkan kembali bahwa tugas PKK adalah untuk melakukan pembebasan terhadap problematika masyarakat” pungkas KDM panggilan akrab Kang Dedi Mulyadi
