Swara Gapura
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi nasional dengan dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25). Penghargaan tersebut diserahkan pada kegiatan Diseminasi Nasional Hasil PK-25 yang digelar oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (26/11/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa 
Barat, Siska Gerfianti, hadir mewakili Gubernur Jawa Barat untuk menerima penghargaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh tim, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga para kader di lapangan. Keakuratan dan kelengkapan data keluarga menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan serta intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Siska dalam pernyataan resmi, Rabu (3/12/2025).
Data BPS Jawa Barat tahun 2024 mencatat terdapat sekitar 12,8 juta keluarga di provinsi ini. Pemutakhiran data melalui PK-25, yang mencakup 27 indikator keluarga, menjadi basis penting dalam penyusunan program-program strategis seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga penanganan stunting.
Acara diseminasi yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan.
Temuan PK-25: Satu dari Empat Keluarga Indonesia Alami “Fatherless”
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan sejumlah temuan penting PK-25. Salah satunya, 25 persen keluarga di Indonesia berada dalam kondisi fatherless, yaitu minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.
“Kondisi ini berdampak besar pada tumbuh kembang anak secara psikologis, sosial, hingga akademik. Angkanya lebih tinggi di wilayah perdesaan, dengan Papua Pegunungan menjadi daerah tertinggi dan Bali terendah. Fenomena ini juga meningkat pada keluarga yang ayahnya merantau atau kepala keluarganya tidak bekerja,” jelas Wihaji.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pemanfaatan data PK-25 sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan manusia Indonesia. Ia menekankan bahwa penanganan stunting harus berbasis data presisi serta didukung teknologi modern.
Menurut Pratikno, teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning dapat membantu mengolah data besar secara efisien. “Data tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga mengungkap penyebab masalah dan efektivitas intervensi. Integrasi data memungkinkan pemantauan stunting secara real time dan penyesuaian kebijakan yang lebih cepat,” tegasnya.
Pendekatan presisi dalam penanganan stunting, lanjutnya, memungkinkan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, termasuk melalui konsep precision nutrition dalam memenuhi asupan gizi anak. (SG.W-002)
