Swara Gapura
Sebanyak 1330 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) dilantik dari 190 Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) se-Kecamatan Panumbangan yang dilaksanakan serentak tanggal 25 Januari 2024 se-Kabupaten Ciamis.
Ketua PPK Kecamatan Panumbangan Nunung Ruswandi saat ditemui mengatakan bahwa setelah pelantikan yang dilaksanakan secara serentak, dilanjutkan dengan bimtek selama 3 hari ,dari hari Jum’at sampai hari Minggu yang di laksanakan di Gedung Dakwah Kecamatan Panumbangan. Minggu ,28-01-2024.
“Alhamdulillah acara pelantikan telah dilaksanakan di semua PPS dengan aman dan lancar, dan sesuai arahan KPU Kabupaten Ciamis kami melanjutkan dengan bimtek akan dengan kegiatan Bimbingan Teknis kepada seluruh anggota KPPS,” Ungkapnya.
“Kegiatan Bimtek ini di bagi tiga hari, dari hari Jum’at yang di mulai dari 427 meliputi Desa Medanglayang, Golat, Tanjungmulya dan Jayagiri, untuk hari Sabtu sebanysk 455 orang yang terdiri dari Desa Sindangherang, Banjarangsana, Sindang Mukti, Sukakerta dan Payungsari,serta dihari terakhir ini diikuti oleh Desa Payungagung, Sindangbarang, Buanamekar dan Panumbangan juga Desa Kertaraharja dengan 448 orang,” ujarnya.
“Dengan kegiatan Bimtek ini diharapkan semua KPPS memahami tufoksinya masing-masing ,dan melaksanakan sosialisasi pengisian berbagai formulir atau model C simulasi di PPS masing-masing, sehingga anggota KPPS sudah mempunyai gambaran cara dalam pengisianberita acara penghitungan dan penyekenan untuk dimasukkan ke aplikasi si Rekap, selain itu dengan adanya bimtek integritas semua anggota KPPS bisa ditekankan selama menjadi anggota KPPS dari mulai setelah dilantik sampai 25 Pebruari,” tandasnya.
“Harapan kami setelah melaksanakan bimtek para peserta selalu bisa terusmembuka forum berdiskusi dan dialog apa ya belum bisa dipahami tapi kami berharap dengan bimtek ini sudah dianggap mampu melaksanakan pemilihan dan pemungutan suara di TPS nya masing-masing,” pungkasnya.
Nunung juga menambahkan di pelaksanaan Bimtek terakhir anggota kpps supaya mengumumkan hari pencoblosan dan bisa menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu. (SG.W-028/mon)