Swara Gapura
Plt BKKBN Tavip Agus Rayanto menghadiri sekaligus sebagai pembicara pada Rapat koordinasi teknis (Rakortek) program Bangga Kencana bidang pengendalian penduduk tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BKKBN di Soreang Kabupaten Bandung. Jawa Barat. Senin (9/9/2024).
Kegiatan Rakortek diikuti seluruh tim Kedeputian Pengendalian Penduduk BKKBN Pusa dan Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi se- Indonesia
Menurut Tavip, potret kependudukan Indonesia sangat dinamis. Adanya transformasi demografis menunjukan penurunan angka kelahiran total atau total fertility yang berimbas pada menurunnya laju pertumbuhan pendudukan (LPP), akan tetapi pada aat yang sama situasi dan karakteristik antar wilayah menunjukan keberagaman. “Kebijakan kependudukan maupun kebijakan pembangunan pada umumnya tidak bisa diseragamkan, maka dari itu diperlukan kebijakan afirmatif untuk menyesuaikan dengan karakteristik masing masih wilayah” ujarnya
Untuk menyukseskan pembangunan lanjut Tavip, dituntut adanya perubahan mindset karena peningkatan pelaksanaan pembangunan memerlukan wawasan kependudukan seperti penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) harus menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. “Tidak ada pembangunan yang tidak ada hubungannya dengan penduduk. Oleh karena itu harus jadi perhatian dalam menyusun perencanaan berbasis kependudukan khususnya berbasis afirmasi,” ungkapnya.
“Dan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana yang efektif dan edukatif akan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pembangunan berkelanjutan,” tambah Tavip
Tavip juga mengingatkan, menurunnya angka fertilitas mendorong munculnya kebijakan mikro yang berorientasi keluarga dalam hal ini diluar kebijakan kependudukan. Menurutnya hal itu diperlukan kebijakan pembinaan kehidupan berkeluarga berupa motivasi berkeluarga dan menurunkan angka perceraian. “Kebijakan kependudukan perlu menjadi afirmasi. Bonus demografi merupakan keuntungan yang diperoleh dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan perubahan struktur umur penduduk, di mana penduduk usia produktif sangat besar,” ujar Tavip.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti melaporkan Provinsi Jawa Barat sudah menuntaskan penyusunan GDPK 2025-2045. Siska berharap GDPK bisa menjadi acuan pembangunan di Jawa Barat.
“Dengan bertambahnya penduduk, burden begitu tinggi. Terutama berkaitan dengan pendidikan, perumahan, termasuk salah satunya sampah. Dan diharapkan Indonesia mampu jadi kekuatan ekonomi keempat dunia pada 2045,” ungkapnya“ Dengan populasi yang tinggi, Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Salah satu syaratnya sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat unggul” tambah Siska
Pada kesempatan yang sama Siska juga menegaskan bahwa penduduk merupakan salah satu modal penting yang berperan sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Artinya, penduduk merupakan objek tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. “Kuantitas dan kualitas penduduk akan berpengaruh terhadap kualitas keberhasilan pembangunan.” Tegasnya.
Siska juga menambahkan TFR Jawa Barat setiap tahun mengalami penurunan. Terakhir pada 2023 kita sudah mencapai 2,06. Di sisi lain, LPP Jabar tinggi tidak lepas dari posisi Jawa Barat sebagai tujuan pendidikan dan tujuan orang-orang mencari pekerjaan. “Kami ucapkan berterima kasih dan mengapresiasi sudah memilih Jabar sebagai tuan rumah Rakorteknas dan semoga bisa mendatangkan manfaat memberikan solusi terhadap permasalahan kependudukan di Indonesia.” pungkasnya. (SG,W-002)
