Swara Gapura
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis menggelar sosialisasi penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah serta transformasi layanan digital tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Panjalu, 
Rabu (25/2/2026), dan dihadiri Kepala Bapenda Ciamis, Kepala Samsat Ciamis, Ketua Komisi B DPRD, perwakilan Kejaksaan Negeri, para camat, serta kepala desa dari lima kecamatan, yakni Panjalu, Panumbangan, Sukamantri, Cihaurbeuti, dan Lumbung.
Kepala Bapenda Kabupaten Ciamis, Dr. Aef Saefuloh, M.Si., mengatakan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan terbaru terkait pajak daerah, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, peran camat dan kepala desa sangat penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), terutama dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat. Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak diharapkan mampu mendorong realisasi pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Target PAD Kabupaten Ciamis tahun 2026 mencapai hampir Rp376 miliar, dengan target pajak daerah sebesar Rp140 miliar. Kami optimistis target tersebut dapat tercapai bahkan melampaui, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Ciamis atau Kepala Samsat Ciamis, H. Adun Abdullah Syafi’i, S.Ag., M.Ag., menjelaskan bahwa sejak tahun 2025 terdapat penambahan sumber pajak daerah berupa opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari opsen PKB dan BBNKB tersebut, sebesar 66 persen pendapatan masuk ke kas daerah Kabupaten Ciamis. (SG.W-028/mon)
