SWARA GAPURA
Bandung, Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Capaian ini menjadi Opini WTP yang diraih untuk ke-10 kali secara berturut-turut, sebagai wujud konsistensi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(09/06/2026)
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Wali Kota Tasikmalaya dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, raihan Opini WTP ke-10 kali berturut-turut ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Tasikmalaya. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN, jajaran perangkat daerah, Inspektorat, BPKAD, para pemangku kepentingan, serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang terus mengawal pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Tasikmalaya yang selama ini terus memberikan dukungan, masukan, serta kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik sehingga program pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Bagi kami, Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya akan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Capaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendukung terwujudnya visi Kota Tasikmalaya, yaitu “Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa, dan Perdagangan yang Religius, Inovatif, Maju, dan Berkelanjutan.”
Pemerintah Kota Tasikmalaya meyakini bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Prestasi ini adalah amanah yang harus terus dijaga. Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan seluruh program pembangunan memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tasikmalaya,” pungkas Wali Kota” tandasnya. SGW 010
