Swaragapura
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana kepesertaan Keluarga Berencana (KB) akan menjadi persyaratan bagi setiap masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos) maupun beasiswa pendidikan.hal itu lebih dikarenakan masyarakat atau keluarga miskin lebih banyak anak dibandingkan dengan keluarga kaya
Hal tersebut ditegaskan Guberur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat membuka rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk” Gawe Rancage Pa Kades jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Jawa Barat Kota Bandung. Senin (28/4) lalu
Untuk itu,lanjut Dedi,kepada para menteri terkait seperti Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/BKKBN diharapkan memberikan restu dan dukungan akan rencana tersebut
“ Penerima bantuan sosial harus jadi peserta KB seperti sambungan listrik baru, beasiswa yang ibunya yang masih produktif, bantuan rutirahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota boleh terima bantuan harus KB dulu” ujarnya
“ Ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengandata kependudukan, lebih spesifiknya lagi dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB” tambah KDM sapaan akrab Dedi mulyadi
Pada saat yang sama Dedi juga menyampaikan rencananya untuk memilih Desa Istimewa. Menurutnya Desa yang berhasil adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pedidikan rakyat, kesehatan warga, pengelolan sampah baik, tidak ada angka kematian ibu dan anak, dan tidak ada stunting
“ Pak Menteri, Pemprov Jabar akan memberikan hadiah stimulus pembangunan Rp 10 milyar untuk Desa istimewa . Penilaian akan dimulai dari Desa, kecamatan” ujarnya
“ Juara kecamatan akan mendapatkan hadiah 200 juta, juara Kabupaten /kota akan mendapatkan hadiah Rp 1 milyar. Dan nantinya akan diumumkan desa yang paling sukses dan paling gagal” pungkas KDM
